ppr-revolution.com – Pada Sabtu, 14 Desember 2024, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol secara resmi dimakzulkan oleh Majelis Nasional Korea Selatan. Pemakzulan ini terjadi setelah Yoon memberlakukan darurat militer pada 3 Desember 2024, yang kemudian dicabut hanya beberapa jam setelah diberlakukan. Keputusan kontroversial ini memicu kemarahan publik dan parlemen, yang akhirnya mengambil tindakan drastis dengan memakzulkan Yoon.
Pada 3 Desember 2024, Yoon Suk Yeol mengumumkan pemberlakuan darurat militer dengan alasan untuk menghadapi “kelompok anti-negara” dan lawan-lawan politik yang dianggap menghalangi langkahnya. Keputusan ini mengejutkan publik dan memicu perpecahan di dalam tubuh partainya sendiri. Darurat militer yang hanya bertahan selama enam jam tersebut dicabut setelah anggota Majelis Nasional sepakat menuntut pencabutan dekret tersebut.
Pemakzulan Yoon Suk Yeol dimulai dengan pengajuan mosi pemakzulan oleh partai oposisi utama, Partai Demokrat, dan lima partai oposisi lainnya. Mosi pemakzulan pertama yang diajukan pada 7 Desember 2024 gagal karena partai penguasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), memboikot sidang sehingga tidak memenuhi kuorum. Namun, pada Sabtu, 14 Desember 2024, Majelis Nasional Korea Selatan kembali menggelar pemungutan suara pemakzulan. Kali ini, mosi pemakzulan disetujui oleh 204 dari 300 anggota parlemen, dengan 85 menentang, tiga abstain, dan delapan suara tidak sah.
Pemakzulan Yoon Suk Yeol disambut suka cita oleh warga Korea Selatan. Ribuan orang berkumpul di luar gedung Majelis Nasional dan bersorak riang merayakan keputusan parlemen. Di sisi lain, para pendukung Yoon yang berkumpul di lokasi yang sama segera bubar setelah berita pemakzulan tersiar.
Setelah dimakzulkan, nasib Yoon Suk Yeol kini berada di tangan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Mahkamah Konstitusi memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan apakah akan memberhentikan Yoon secara permanen atau mengembalikan kekuasaannya. Jika Mahkamah Konstitusi mendukung pemakzulan, Korea Selatan harus menggelar pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari setelah keputusan tersebut.
Perdana Menteri Han Duck-soo, yang ditunjuk oleh Yoon, kini menjadi presiden sementara Korea Selatan. Dalam pernyataannya, Han berjanji akan mencurahkan seluruh tenaga dan upayanya untuk menjaga stabilitas pemerintahan selama masa transisi ini. Han Duck-soo adalah seorang teknokrat dengan pengalaman luas di berbagai posisi kepemimpinan di bawah lima presiden yang berbeda, baik yang konservatif maupun liberal. Ia dikenal dengan reputasi rasionalitas, sikap moderat, dan kerja keras yang telah membuatnya dihormati di dunia politik Korea Selatan.
Yoon Suk Yeol adalah presiden konservatif kedua berturut-turut yang dimakzulkan di Korea Selatan, setelah Park Geun-hye yang dicopot dari Medusa88 alternatif jabatannya pada 2017. Pemakzulan ini menunjukkan betapa krusialnya peran parlemen dan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga demokrasi dan supremasi hukum di Korea Selatan.
Pemakzulan Yoon Suk Yeol adalah momen penting dalam sejarah politik Korea Selatan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun, termasuk presiden, yang kebal dari hukum dan akuntabilitas. Langkah selanjutnya akan sangat bergantung pada keputusan Mahkamah Konstitusi, yang akan menentukan apakah Yoon akan dicopot secara permanen atau dapat kembali menduduki jabatannya. Sementara itu, Han Duck-soo akan berperan penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan selama masa transisi ini.