ppr-revolution.com – Pemerintah Kenya telah membatalkan rencana untuk menaikkan pajak menyusul unjuk rasa yang berakhir tragis dengan kematian sedikitnya 19 orang. Demonstrasi yang terjadi di luar gedung parlemen pada Selasa (25/6) tersebut memicu kekerasan saat polisi menembakkan peluru tajam ke arah kerumunan.
Kronologi Kejadian
Demonstrasi di Nairobi berubah menjadi kekerasan ketika polisi gagal membubarkan massa dengan gas air mata dan meriam air, sehingga mengakibatkan penggunaan peluru tajam. Menurut laporan dari lembaga pengawas hak asasi manusia, 19 orang dikonfirmasi tewas akibat insiden tersebut.
Respons Presiden Kenya
Dalam respons cepat terhadap tragedi tersebut, Presiden Kenya, William Rutto, mengumumkan pembatalan rencana kenaikan pajak. Dalam konferensi pers yang diadakan keesokan harinya, Rabu (26/6), sebagaimana dilaporkan oleh AFP, Presiden Rutto menyatakan, “Saya mengalah. Oleh karena itu, saya tidak akan menandatangani RUU Keuangan 2024, dan RUU tersebut akan ditarik. Masyarakat sudah menyuarakan pendapatnya.”
Presiden Rutto juga menyampaikan niatnya untuk meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam proses pembuatan kebijakan, sebagai langkah untuk menghargai dan memahami aspirasi mereka.
Reaksi Publik
Namun, komentar Rutto yang sebelumnya menyamakan demonstran dengan penjahat tetap mendapat kritik keras dari publik. Hanifa Adan, salah satu pengunjuk rasa, mengkritik pernyataan Rutto sebagai upaya hubungan masyarakat. “Dia membuat pidato itu untuk mencoba mengintimidasi kami,” ujar Adan. “Kemudian dia sadar bahwa itu tidak memengaruhi kami, jadi sekarang ini hanya menjadi manuver PR.”
Rencana Aksi Selanjutnya
Para pengunjuk rasa telah menetapkan untuk mengadakan aksi unjuk rasa lanjutan pada hari Kamis (27/6), di mana mereka berencana untuk berbaris dengan damai sambil mengenakan pakaian putih sebagai simbol duka. Mereka juga menggunakan tagar #Rejectfinancebill2024 dan menyebarkan ajakan “Tupatane Thursday” atau “Kita bertemu Kamis” dalam bahasa Swahili di media sosial.
Insiden ini telah menyoroti ketegangan sosial yang tinggi di Kenya terkait dengan kebijakan ekonomi yang dapat memperberat beban hidup masyarakat. Pemerintah sekarang dihadapkan pada tantangan untuk mengembalikan kepercayaan publik dan mengimplementasikan kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan dan kesejahteraan rakyatnya.